Pemerintah Didesak Merevolusi Sistem Transportasi Perkotaan

Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk menata ulang sistem transportasi perkotaan. Penataan ulang ini melalui tiga prioritas yakni perbaikan jaringan trayek dan struktur angkutan umum, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, serta perumusan segera arah kebijakan transportasi.

Demikian garis besar desakan MTI yang disampaikan dalam jumpa pers di gedung Ranuza, Jl Timor, Jakpus, Selasa (2/2/2009).

"Harus ada perubahan revolusioner," kata pengurus MTI, Muslih Zainal Asikin.

Hasil penelitian MTI di Bandung dan Jakarta selama sepuluh tahun terakhir menyatakan telah terjadi penurunan kecepatan sebesar 3,4 persen pertahun. Artinya, dalam sepuluh tahun mendatang, untuk menempuh jarak yang sama dibutuhkan waktu 1,5 kali lebih lama.

Sekjen MTI, Danang Parikesit, mengatakan desakan ini untuk menghindari kota-kota Indonesia dari masalah akut yang semakin mengancam kualitas hidup, kesejahteraan warga dan keberlangsungan kota itu sendiri.

"Penggunaan kendaraan pribadi yang tidak terkendali dan memburuknya kualitas layanan angkutan umum perkotaan menyebabkan minimnya pilihan moda transportasi, tingginya biaya transportasi dan kemacetan yang semakin hari semakin parah," jelas dia.

Tanpa adanya 'revolusi' tersebut, jelas Danang, sejumlah kota besar di Indonesia akan 'deadlock' pada tahun 2015-2025. Hal ini tentu akan berdampak pada laju roda ekonomi kota tersebut.

"Kita lebih cepat jalan kaki ketimbang naik kendaraan," ujar Danang.

Busway

Pengurus MTI DKI, Unggul Cariawan,  secara khusus menyoroti pelayanan angkutan busway yang menurutnya semakin memprihatinkan. Ia menjelaskan, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap pelanggaran lalu lintas di jalur busway.

"Law enforcement itu biaya yang paling murah," kata Unggul.

Menurut Unggul, sterilisasi jalur busway menjadi prioritas dan ukuran penting bagi penataan ulang transportasi DKI selanjutnya. Ia pun berharap busway koridor 9 dan 10 segera cepat dibuka.

(lrn/nrl)