DPR Tolak UAN & Panggil Mendiknas Pekan Ini

Jakarta - Soal Ujian Akhir Nasional (UAN), sikap DPR setali tiga uang dengan sebagian besar masyarakat yang menolak pengganti Ebtanas itu. Untuk itu, Komisi VI DPR yang mengurusi pendidikan, akan memanggil Mendiknas Malik Fadjar dalam pekan ini.Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Taufiqurrahman Saleh, usai menerima belasan LSM dan ormas yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan (KP) dan Koalisi Pelajar Peduli Pendidikan (KP3) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakpus, Senin (26/4/2004)."Untuk sementara, sikap Komisi VI sama dengan masyarakat, menolak UAN. Strategi pemerataan kualitas harus betul-betul melihat kondisi. Biarkanlah sekolah melakukan evaluasi sendiri-sendiri. Seharusnya evaluasi tidak dilihat dari angka-angka saja. Karena kalau tidak utuh, yang ada evaluasinya tidak komprehensif," alasan Taufiq."Kami meminta Mendiknas jangan hipernasionalis. Laksanakanlah desentralisasi dan otonomi. Yang itu sudah jelas ada dalam UU Sisdiknas. Kalau ini tetap dilakukan, Mendiknas siap terima risiko nggak?" tantang legislator asal PKB ini.Menurutnya, UAN yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan itu justru jangan sampai menimbulkan masalah lagi. "Yang jelas, kita sama seperti masyarakat menolak UAN karena penilaiannya hanya pada 1 aspek saja. Kami meminta menteri profesional dalam masalah ini. Tidak perlu gengsi-gengsi untuk melakukan evaluasi," ungkap Taufiq."Dan saya mendukung untuk masalah UAN, Mendiknas melanggar UU Sisdiknas. Rabu atau Kamis kami akan memanggil Mendiknas untuk membahas masalah ini," demikian Taufiqurrahman Saleh. (nrl/)