"Pemakzulan itu kan sudah diatur dalam konstitusi. Dari segi Pak SBY, saya rasa beliau tidak akan disentuh sama sekali, aman!," kata Muladi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2010).
Sementara itu, lanjut Muladi, posisi Boediono tidak se-aman SBY. Banyak kalangan masih meributkan posisi Boediono sebagai Gubernur BI pada saat bailout dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Muladi, kalaupun ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah, tidak ada hubungannya dengan pemakzulan. "Yang dilanggar hanya hukum administrasi dan itu bukan kejahatan pemakzulan," terang Muladi.
Muladi mencoba meraba kemungkinan pemakzulan wapres. Meski mungkin, tapi Muladi khawatir pemakzulan wapres bisa mengakibatkan kekisruhan.
"Apakah Boediono melakukan korupsi? Kalau itu terbukti bisa terjadi ke arah pemakzulan wapres. Kalau cuma melanggar administrasi, saya kira sulit dibawa ke pemakzulan, begitu dengan Ibu Sri Mulyani," papar Muladi.
"Yang pasti SBY tidak akan tersentuh. Kalau soal wapres itu terpisah, wapres bisa dipilih presiden yang kemudian menunjuk dua orang kandidat yang akan dipilih MPR. Tapi kita jangan berpikir kesana, karena kalau sampai menyentuh wapres maka akan menimbulkan gejolak luar biasa," tutupnya.
(van/yid)











































