Penegakan HAM dan Demokrasi di Bawah Pemerintahan SBY Suram

Jakarta - 100 Sudah usia pemerintahan SBY-Boediono. Oleh Human Rights Working Group (HRWG), pemerintah dianggap telah gagal dalam menegakan HAM dan demokratisasi.

Ada beberapa point yang membuat HRWG menyimpulkan penilaian tersebut. SBY dianggap tidak tegas dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

"Respon kebijakan atas fakta ini yang lambat dan ragu, membangun keraguan dan mulai tidak percaya dari komunitas internasional terhadap usaha melawan korupsi," kata Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (30/1/2010).

Penunjukan Sjafrie Syamsoeddin menjadi wakil menteri pertahanan juga mendapat sorotan tajam. Oleh HRWG, Sjafrie belum diputus tidak terlibat dalam kejahatan HAM berat oleh pengadilan.

"Kasus Munir juga tidak masuk dalam agenda 100 hari," tambahnya.

Oleh HRWG, usia 100 hari pemerintahan SBY, dinilai telah membangun kesangsian dunia internasional dalam proses demokratisasi. Indonesia juga diprediksi akan berwajah suram dalam hal penegakan HAM.

(mok/mok)