"Lengkap sudah kesimpulan kita kalau mereka memang tidak mempunyai nurani," kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikcom, Kamis (28/1/2010) malam.
Menurut Salang, kenaikan tersebut tidak realistis dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Sementara ribuan buruh terancam akan kehilangan pekerjaannya akibat perdagangan bebas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan peningkatan produktivitas dan mencegah korupsi, kata Salang, dianggap tidak relevan. Kenaikan gaji belum memiliki korelasi dengan aktivitas korupsi.
"Belum ada bukti peningkatan gaji diiringin berkurangnya korupsi di kalangan pejabat kita," tukasnya.
Salang menduga, keputusan kenaikan gaji telah didesain sejak awal oleh DPR dan Pemerintah. Keduanya telah bersekongkol untuk menguras habis uang rakyat.
"Utang kita semakin besar tiap tahun. Bukan untuk rakyat malah untuk dipakai beli fasilitas pejabat dan kenaikan gaji, gimana ini?" tandasnya.
"Kita berharap keputusan itu dibatalkan dan pejabat kita, anggota DPR lebih berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
(ape/nvc)










































