Tim Multi Partai Tuding Golkar dan PDIP Jalankan Politik Pecah Belah

Jakarta - Tim Multi Partai untuk Pengembalian Aset Negara (TMPPAN) menganggap politik pecah belah senantiasa dilakukan Partai Golkar dan PDIP. Kedua partai yang lahir sejak orde baru tersebut dianggap sengaja melakukan politik tersebut untuk mengaburkan kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu.

“Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Golkar dan PDIP antara lain lepasnya Timor-Timur dan Pulau Sipadan-Ligitan dari kedaulatan NKRI. Selain itu privatisasi BUMN-BUMN strategis, penjualan Indosat, terkuras dan rusaknya sumber daya alam dan makin berkembangnya paham kapitalisme yang korup dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara” ujar Ketua DPP PNBK Indonesia Bob Randelawe dalam rilisnya kepada wartawan, Jumat (29/01/2010).

Lebih lanjut Randalawe mengatakan, setelah diteliti secara seksama, TMPPAN
menyimpulkan lepasnya beberapa wilayah RI itu dimulai saat dicabutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1983 tentang Referendum oleh MPR RI Tahun 1998. Penyebab lainnya dengan Amandemen UUD 1945 pada 2002, silam. Golkar dan PDIP yang saat itu memiliki suara mayoritas di parlemen, dianggap paling berperan dalam amandemen UUD 1945 tersebut.

"Kami menghimbau semua pihak untuk mengakaji ulang amandemen UUD 1945 tersebut. Selain itu kami juga menghimbau parpol-parpol baru tidak melanggar UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terkait pendudukan aset negara yang dilakukan Golkar dan PDIP," tegasnya.

Sebelumnya, TMPPAN mengajukan gugatan  perdata terhadap PPP, PDIP dan Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tiga partai ini dianggap masih menduduki aset-aset milik negera.

(zal/ape)