Tak Adil, Kenaikan Gaji Bentuk Pemborosan Penguasa

Jakarta - Kenaikan gaji pejabat dianggap sebagai bentuk pemborosan di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. Hal ini dinilai sangat tidak adil bagi rakyat.

"Ini jelas pemborosan oleh penguasa. Tidak fair, alokasi anggaran makin besar bagi aparatur, sedangkan bagi rakyat semakin kecil. Ini masalah keadilan anggaran," ujar pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi melalui telepon, Kamis (28/1/2010) malam.

Menurut Arbi, kenaikan gaji pejabat tidak sepantasnya dilakukan. Mengingat kenaikan gaji tersebut tidak diiringi dengan kenaikan dan perbaikan kinerja pemerintah dan DPR.

"Yang jadi masalah adalah mereka sudah minta fasilitas dan naik gaji, tapi tidak ada perbaikan kinerja," tuturnya.

Arbi mengatakan, program pemerintahan 100 hari yang dikritik banyak pihak hanya menjadi rutinitas pemerintah saja. Beberapa program yang diklaim telah tercapai oleh pemerintah, dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

"Program 100 hari untuk rutin-rutin saja. Keberhasilan itu kan untuk pelaksanaan, tujuannya apa, apakah untuk keadilan masyarakat? Tidak ada saya rasa, sangat minim untuk rakyat," ungkap dia.

Dikatakan Arbi, bahwa sangat sulit untuk mendukung kenaikan gaji pejabat. Dia berpendapat, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi anggaran daripada pemborosan dengan adanya kenaikan gaji.

"Bagaimana mau setuju dalam kondisi keuangan negara yang terbatas. Pemerintah seharusnya melakukan efisiensi bukannya malah pemborosan," pungkasnya.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi, gaji pejabat akan mengalami kenaikan sekitar 10-20 persen bergantung pada instansinya. Kenaikan dilakukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas. (nvc/ape)