KPPH Bandung Selatan Bantah Lalaikan Lahan Kosong

KPPH Bandung Selatan Bantah Lalaikan Lahan Kosong

- detikNews
Jumat, 23 Apr 2004 23:25 WIB
Bandung - Administratur atau Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KPPH) Bandung Selatan Hari Prianto membantah pihaknya tidak melakukan tindakan preventif terhadap bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung. Lokasi bencana tersebut berada di sekitar lokasi yang kini tengah digarap pihaknya untuk dihijaukan kembali. Pihaknya menolak tudingan bahwa KPH Bandung Selatan ikut bertanggung-jawab atas kejadian longsor tersebut kepada wartawan Jumat (23/4/2004). Hari menjelaskan, lokasi bencana longsor di Kecamatan Cililin berada di RPH Cililin Gunung Gedugan Petak 23b yang sedang ditanami pinus. Menurutnya, penghijauan di lahan kosong yang dikelola pihaknya tinggal menunggu 4 hektar yang masih digarap warga ditinggalkan. Lokasi longsor di RT 03/03 Kampung Walihir, Desa Kidang Pananjung, Kecamatan Cililin berdekatan dengan kawasan hutan RPH Cililin, berbatasan langsung dengan batas hutan yang dulunya digarap oleh perambah untuk ditanami tanaman singkong. Luas petak Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BPKH) Cililin di lokasi longsor luasnya 53 hektar. Namun, dari luas tersebut sekitar 32 hektar lahan kosong yang hanya ditumbuhi belukar. Catatan pihak KPH April 2003 tercatat sekitar 32 hektar lahan di sekitar lokasi yakni di Petak 23b tersebut dikuasai sepihak oleh 36 kk warga sekitar untuk ditanami. "Oleh masyarakat ditanami oleh singkong dan pisang," kata Hari. Sekitar Mei 2003 warga sekitar lokasi, yang sekarang tertimpa longsor, setuju untuk meninggalkan daerah Perhutani yang dirambahnya. Di bulan Maret 2004 tinggal 4 hektar saja yang dirambah oleh 6 kk. Rencananya, BPKH Cililin baru akan menanaminya April 2004. "Tadinya kami menunggu 4 hektar sisanya yang ditanami masyarakat panen," kata Hari. Dari keterangan pihak KPH Bandung Selatan, bencana longsor disebabkan oleh kondisi lahan dan curah hujan yang tinggi. Hujan deras hari Rabu yang terjadi hampir seharian sejak pukul 14.00-21.00 WIB. Data yang diterima pihaknya dari BMG menyebutkan hari naas tersebut curah hujan mencapai lebih dari 58 mm, sebelumnya curah hujan tidak pernah sebesar itu. Hujan tersebut menyebabkan tanah di lokasi longsor menjadi jenuh air. Ditambah lagi, lahan tersebut kemiringannya 45 derajat, sebagian belukar dan tidak ada pohon keras untuk penyangganya. Senada dengan penjelasan Kepala Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMG) Surono yang ditemui di kantornya. Dirinya menilai, longsor yang terjadi tidak berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya seperti yang pernah terjadi di Jawa Barat diantaranya seperti di Cikalongwetan dan Mandalawangi. Surono juga mengatakan mengingat kondisi geografis lokasi tersebut, masyarakat perlu untuk mewaspadai terjadinya bencana longsor susulan. Dari peta zona bencana yang dibuat pihaknya, daerah Kecamatan Cililin termasuk daerah yang rawan terjadi gerakan tanah. Dirinya juga menyesalkan permukiman warga yang berada di alur lembah dan lereng lembah yang memang biasanya tidak pernah kekurangan air. Di batas hutan yang dikelola KPH Bandung Selatan, terdapat sumber air yang menurut pengelola RPH Cililin, Asper/KBPH Cililin Hariyanto Pemilu yang mendampingi Hari mengatakan bahwa mata air tersebut tidak pernah kering sepanjang musim. Mata air tersebut dibendung oleh warga untuk dijadikan sumber air yang diantaranya digunakan untuk mengairi sawah. Ketika hujan deras terjadi, bendungan air tersebut pecah dan longsor menimpa sawah masyarakat di bawahnya persis. Sementara longsor yang terjadi tersebut, menyebabkan sekitar 4 meter lebar dan 60 meter menjorok ke arah bukit ikut longsor, sebab tidak adanya penahan di bawahnya. "Kejadiannya sekitar pukul 21.30 WIB," kata Hariyanto. Administratur/KPPH (Kepala Kesatuan Pemangku Hutan) Bandung Selatan Hari Prianto menuturkan bahwa di areal hutan yang dikelolanya yang luasnya mencapai 53 ribu hektar terdapat 23 titik rawan longsor berdasarkan peta rawan bencana yang diterimanya dari pihak DVMBG. "Tapi lokasi longsor di Cililin tidak termasuk titik rawan bencana. Yang termasuk titik rawan bencana berada di wilayah sekitarnya," kata Hari. Titik-titik rawan longsor tersebut menurutnya terkait dengan sekitar 15.397 hektar lahan RPH Bandung Selatan yang dikuasai oleh 34.700 perambah. Namun, dari catatan pihaknya per 1 April 2004 tinggal 1.322 hektar lahan Perhutani yang saat ini masih dikelola oleh 3.400 perambah. Sebagai solusi penertiban perambah, KPH Perhutani menawarkan masyarakat perambah untuk mengganti tanaman yang dikelolanya menjadi tanaman pohon berkayu keras. (zal/)


Berita Terkait