Golkar: KSSK, BI, Bapepam, dan LPS Paling Bertanggungjawab

Jakarta - Golkar sudah menyebut siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait kasus Bank Century. Partai berlogo pohon beringin ini pun meminta agar ada langkah hukum pada individu yang ada di dalam lembaga tersebut.

"Siapa yang seharusnya bertanggungjawab dari proses akuisisi, merger, dan bailout? Yang bertanggung jawab secara normatif adalah KSSK. Siapa KSSK sudah tahu sendiri siapa kan," terang anggota Pansus Century dari Fraksi Golkar Aziz Syamsudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2010).

KSSK adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang diketuai oleh Menkeu Sri Mulyani dengan anggota Gubernur BI yang saat itu dijabat Boediono.

Selain KSSK, Aziz juga menyebut sejumlah lembaga lainnya yang dinilai ikut bertanggungjawab terkait pengucuran dana Rp 6,7 triliun.

"KSSK dalam pelaksanaannya, diawasi oleh LPS, jadi KSSK dan LPS harus bertanggung jawab. Dan juga bagaimana Bank Century memperdagangkan tanpa seizin Bapepam, itu Bapepam dan BI juga harus tanggung jawab," tambahnya.

Karena alasan itulah, Golkar mengambil kesimpulan, yang harus bertanggungjawab adalah KSSK, LPS, Bapepam, dan BI.

"Yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi hukum. Secara UU Pansus mengeluarkan UU rekomendasi, dan menyalurkan proses penindakan hukum ke KPK," terangnya.

Namun, menurut Aziz, proses hukum itu berlaku hanya untuk setingkat presiden dan wakil presiden. Sedang untuk setingkat presiden dan wakil presiden, mesti melalui proses konstitusi.

"Di mana rekomendasi pansus dibawa ke hak menyatakan pendapat DPR, lalu bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi, lalu ada uji materiil. Kalau MK setuju, maka dikembalikan ke MPR. Nanti MPR yang bertanggungjawab perihal ini," terangnya.

(ndr/gah)