.webp)
"Periode kedua ini bahkan lebih buruk dari periode 2004 yang lalu," kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur Raya, Jaksel, Kamis (28/1/2010).
ICW mencatat ada 5 poin yang menjadi tolak ukur kegagalan pemerintahan SBY tahun ini, dalam upaya memerangi korupsi. Yang pertama terkait pernyataan SBY tentang pemberantasan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, pemberantasan mafia hukum terutama lewat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum belum maksimal. "Satgas tidak melakukan sidak terhadap terpidana lain seperti Urip Tri Gunawan dan besan SBY, Aulia Pohan," terangnya.
Untuk yang ketiga, komitmen pemberantasan korupsi para pembantu presiden justru menunjukkan semangat antikorupsi. Misalnya soal penyusunan RPP Penyadapan yang masih dibahas Depkominfo, dan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menilai honorarium dari BPD untuk kepala daerah bukan korupsi.
"Dan Menko Polhukam Djoko Suyanto yag terdaftar sebagai pembina Yayasan Kesetiakawanan Sosial, padahal yayasan ini diduga menerima sumbangan US$ 1 juta dari buron BLBI Djoko S Tjandra," urainya.
Yang keempat kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung yang masih jauh di bawah harapan. "Tidak ada prestasi siginifikan dari Jaksa Agung dalam 100 hari terakhir," tutur Febri.
Selanjutnya, yang kelima tren politik kosmetik dan pemborosan uang negara yang dilakukan pemerintahan SBY sangat jauh dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Misaklnya pengadaan mobil mewah Toyota Crown Saloon dan pembangunan pagar Istana dan pengadaan pesawat kepresidenan Rp 200 miliar," tutupnya. (ndr/iy)
