Muhammadiyah Minta Kasus UAN Tak Dibawa ke Arah Politik

Jakarta - Muhammadiyah meminta semua pihak menahan diri untuk tidak membawa soal Ujian Akhir Nasional (UAN) ke arah politik. Mencampuradukkan masalah pendidikan dengan politik tidak akan menyelesaikan masalah."Yang di luar dunia pendidikan ya sebaiknya menahan diri. Kalau bisa tidak usah dibawa ke arah politik yang saat ini sedang panas," kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Yunan Yusuf saat bercakap dengan detikcom pertelepon, Jumat (23/4/2004).Yunan tak percaya membawa masalah UAN ke dalam dunia politik akan lebih mempercepat penyelesaian kasus tersebut. "Apa iya bisa mempercepat. Saya kira sebaiknya kita berkepala dingin saja menyelesaikan masalah ini. Masalah bangsa ini jangan diselesaikan dengan kepala panas," sarannya.Hal senada diungkapkan oleh Jen Zuldi dari Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) yang membuka posko pengaduan korban-UAN. "Tidak usah dipolitisirlah. Kalau F-PDIP DPR memang mendesak agar UAN dibatalkan, ya itu memang tugas mereka. Kami yang di LSM berada dalam gerakan moral pendidikan. Kita melihatnya dari segi hukum," kata Jen pada detikcom.Muhammadiyah sendiri hingga kini belum menentukan sikap untuk menolak UAN. Organisasi pimpinan Syafii Ma'arif baru akan resmi bersikap setelah melakukan rapat Jumat (30/4/2004). Untuk sementara Muhammadiyah meminta agar pemerintah mendialogkan kembali masalah UAN.Untuk diketahui, masalah UAN mulai melebar ke dunia politis setelah mantan Menko Kesra Yusuf Kalla yang kini menjadi cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui sebagai pencetus ide kenaikan syarat nilai minimal dari 3,01 menjadi 4,01. Sekjen PB IPNU Syamsuddin M Pay menilai Kalla tidak bertanggung jawab atas usul batas nilai UAN tersebut dengan mengundurkan diri dari kabinet. Syamsuddin menilai, masalah UAN akan berpengaruh bagi perolehan suara SBY-Kalla dalam Pemilu Presiden 5 Juli mendatang. (iy/)