Komisi IX: Program 100 Hari Menkes Belum Bermakna

Jakarta - 100 hari sejak dilantik, kinerja Menteri kesehatan beserta jajarannya dinilai belum bermakna. Tolak ukurnya adalah apakah masih ada rakyat yang ditolak berobat ke rumah sakit karena tidak mampu membayar.

"Kalau mau jujur ngomong, program 100 hari belum bermakna apa-apa. Karena tolak
ukurnya masalah rakyat ada penolakan dari rumah sakit," ujar Ketua Komisi IX,
Ribka Tjiptani usai raker bersama Menteri Kesehatan, DPR, Senayan, Rabu (27/1/2010).

Menurutnya, Kalau satu pasien tertolak berarti sudah gagal. "Bukan hanya
menterinya tapi juga komisi 9," katanya.

Terkait koreksi yang ada, Ribka berpikir hal ini kemungkinan karena undang-undang kesehatan dan undang-undang rumah sakit yang belum dibuat peraturan-pemerintahnya.

"Jamkesmas sudah berjalan tapi penolakannya di mana-mana. Tadi pagi saya dapat SMS dari Cianjur, ratusan orang dari rumah sakit Hassan Sadikin dipulangkan dengan siap menangis dan siap mati. Dan ini saya forward ke ibu menteri," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ribka, harus bekerja sama dengan pemda dan departemen pusat. "Malah mundur karena Pemdanya Jamkesda dipersulit, SKTM (surat keterangan tidak mampu) ditolak," katanya.

(amd/mad)