Pemerintah Akan Lakukan Redistribusi Guru untuk Pemerataan

Jakarta - Pemerintah membuat kebijakan baru di bidang pendidikan nasional. Untuk pemerataan guru, pemerintah akan melakukan redistribusi guru.

"Persoalan kita juga distribusi guru. Di tempat tertentu guru surplus, tapi di tempat lain kurang. Ini ke depan akan ada redistribusi guru," kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh.

Hal itu dikatakan dia usai rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dan diikuti sejumlah menteri di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2010).

Menurut M Nuh, nantinya tidak cuma redistribusi dari kabupaten yang berkelebihan kepada kabupaten yang kekurangan guru. Redistribusi rencananya dilakukan antar sekolah negeri dan swasta.

"Demikian juga antar sekolah negeri dan swasta. Kalau di sebuah kabupaten ada sekolah negeri yang gurunya melimpah, swasta kurang, maka akan ditugaskan ke sekolah swasta," M Nuh.

Menurut M Nuh, kewenangan untuk mengatur guru tersebut dimiliki oleh daerah setempat. Pemerintah pusat nantinya akan melakukan intervensi di dalam hal kebijakan.

"Kita nanti akan mengeluarkan peraturan menteri (Permen)," jelasnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut menargetkan, dari segi kebijakan, redistribusi guru bisa rampung pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang. Setelah selesai, para kepala daerah akan diundang untuk sosialisasi.

"Tahun ini targetnya rampung dari segi kebijakan," terang dua.

M Nuh juga mengungkapkan sebanyak 115 ribu guru diperkirakan akan pensiun tahun 2010 ini. Namun, rekrutmen guru baru tidak akan dilakukan secara sembarangan.
"Dengan adanya guru yang akan pensiun ini adalah kesempatan untuk melakukan
rekrutmen dengan kompetensi yang disyaratkan," pungkasnya.

(irw/mad)