Usulkan Nilai 4,01 UAN, Kalla Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

Usulkan Nilai 4,01 UAN, Kalla Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

- detikNews
Jumat, 23 Apr 2004 09:55 WIB
Jakarta - Ujian Akhir Nasional (UAN) mulai merambah ke dunia politik. Setelah F-PDIP DPR berkomentar, ditengarai UAN akan berdampak negatif pada Yusuf Kalla dalam pemilu presiden (pilpres) 5 Juli 2004.Apa kaitannya dengan Kalla? Jawabnya, Kalla adalah pengusul passing grade 4,01 untuk UAN pada tahun ini. "Beliau tidak proporsional mengusulkan itu meskipun beliau adalah menteri senior di bidang kesra kala itu (menko kesra). Sekarang beliau mundur, kami anggap beliau tidak bertanggung jawab," komentar Sekjen Pengurus Besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PB IPNU) Syamsuddin M.Pay dalam percakapan dengan detikcom, Jumat (23/4/2004) pukul 09.00 WIB.Sekadar diketahui, koran Kompas edisi hari ini memberitakan bahwa angka 4,01 adalah ide dari Menko Kesra Yusuf Kalla yang kini menjadi cawapres SBY. Kompas menulis, Dr Burhanuddin Tola, salah satu pejabat pada Pusat Pengujian Departemen Pendidikan Nasional mengakui, penetapan 3 mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk UAN adalah desain politis. Standar kelulusan 4,01 juga berdasarkan hitung-hitungan politis dan muncul dari Yusuf Kalla.Syamsuddin menilai, usulan Kalla itu akan berpengaruh pada Pilpres mendatang. Kalla bisa dirugikan sendiri akibat kebijakan yang diusulkannya itu. "Kami adalah organisasi pelajar NU. Anggota kami banyak siswa kelas 3 SMU yang menjadi konstituen pada Pemilu 5 Juli nanti. Jadi itu akan bisa berpengaruh pada Yusuf Kalla," ungkapnya.Syamsuddin yang organisasinya tergabung dalam Koalisi Pelajar Peduli Pendidikan (KP3) ini juga akan tetap merencanakan aksi turun jalan guna mendesak pembatalan UAN yang diperketat tahun ini. "Kami akan evaluasi terus hal itu. Nanti siang kami juga akan melakukan rapat internal dengan PBNU," demikian Syamsuddin.Sekadar diketahui, F-PDIP DPR telah mendesak Mendiknas untuk membatalkan UAN. UAN juga dinilai bertentangan dengan UU Sisdiknas dan Program Belajar 9 Tahun. F-PDIP juga menilai UAN justru merusak citra pemerintah sendiri. (nrl/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads