Ingin Jadi Capres/Cawapres, Kader NU Harus Lewat PKB

Jakarta - Ketua Presidium Dewan Koordinasi Nasional Barisan Muda Nahdliyin Bersatu, Abdullah Mas'ud, mengingatkan petinggi NU jika ingin terlibat dalam kontes capres/cawapres agar lewat pintu PKB.Abdullah juga menyesalkan sikap PBNU yang terkesan netral soal capres/cawapres karena dianggap telah membuat keputusan berlawanan dengan hasil Muktamar PBNU XXX Lirboyo.Dalam jumpa pers di Kafe Venesia, Cikini, Jakpus, Kamis (22/4/2004), Abdullah menjelaskan, hasil muktamar pada butir 5 tentang pembangunan sistem politik yang menganjurkan kepada warga NU untuk tetap menggunakan hak politiknya secara bebas, kritis, dan rasional. Itu semua menurut dia, harus sesuai dengan kultur dan aspirasi politiknya, dengan tetap memegang prinsip-prinsip khittah NU tahun 1926 dan 9 Pedoman Berpolitik Warga NU yang diputuskan oleh Muktamar NU XXVIII di Yogyakarta serta mempertimbangkan hubungan historis antara NU dan partai yang berdirinya difasilitasi oleh PBNU."Berdasarkan ketentuan ini, sikap yang menyebut bahwa secara institusional organisatoris PBNU bukanlah lembaga yang berkapasitas untuk mengajukan capres maupun cawapres dan atau menolaknya adalah benar. Karena NU bukanlah parpol," kata Abdullah.Namun, apabila warga NU berpolitik, dianjurkan menyalurkan aspirasi politiknya kepada PKB. "UU Pilpres menyebutkan yang berhak mencalonkan presiden dan wapres adalah parpol atau gabungan parpol. Dengan pemahaman sederhana saja, kita dapat mengetahui bahwa satu-satunya miqot para putra terbaik NU yang berminat (dicalonkan/dipinang) menjadi capres/cawapres adalah PKB. Oleh karena itu seluruh warga nahdliyin dapat disatukan oleh PKB," paparnya.Menurutnya, apabila ada kader NU yang karena interaksi sosial dan nasional dan kemudian ada pihak yang mencalonkan, maka statusnya adalah hak azazi masing-masing dengan tanggung jawabnya. "PBNU tidak sepatutnya membuat keputusan yang berlawanan dengan hasil muktamar. Secara etis, PBNU berkewajiban untuk menjaga hasil-hasil muktamar dari penyimpangan yang bersumber pada ambisi pribadi," paparnya."Kami mempersilakan kader terbaik NU jadi capres atau cawapres. Tapi harus lewat PKB. Jika lewat partai lain, akan membuat pecah warga NU," tegas Abdullah.Sekadar diketahui, rapat gabungan PBNU Syuriah dan Tanfidziyah yang dilaksanakan pada 21 April 2004 hasilnya menyebutkan secara institusional organisatoris PBNU bukanlah lembaga yang berkapasitas untuk mengajukan capres/cawapres. (nrl/)