"Gerindra menolak, karena penilaian disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari BPK sudah berulang kali terjadi. Kami menyatakan mosi tidak percaya pada akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan uang negara," kata anggota Partai Gerindra Putih Sari dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2010).
Putih menyatakan, pemberian disclaimer oleh BPK ini berasal dari beberapa bidang pengelolaan di antaranya adalah perpajakan, pengelolaan utang luar negeri dan pengelolaan aset tetap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(nal/iy)











































