.webp)
menindak rumah sakit nakal yang terbukti memberikan pelayanan buruk pada pasien, terutama pasien miskin. Dari 23 rumah sakit di Jabodetabek, ICW menemukan 13 di antaranya memiliki masalah serius dalam pelayanan terhadap pasien miskin.
"Kita minta Depkes mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit
yang memberikan pelayanan yang buruk terhadap pasien miskin. Menteri kesehatan dapat mengambil tindakan berupa peringatan tertulis, pencabutan izin semetara atau izin tetap," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan saat melakukan audiensi dengan perwakilan dari Departemen Kesehatan di Kantor Depkes, Jl Rasuna Said, Jakarta, Selasa (26/1/2009).
Berdasarkan temuan survei dari Citizen Report Card (CRC) Kesehatan 2009,
ditemukan 9 kelompok temuan atau masalah pelayanan rumah sakit Jabodetabek untuk pasien miskin. Temuan tersebut antara lain, pertama, sebagian besar pasien masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit.
"Kedua, pelayanan rumah sakit masih diskriminatif kepada pasien perempuan.
Ketiga, pemegang kartu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lebih sering
mendapatkan pelayanan buruk," imbuhnya.
Ade mengatakan masih ada rumah sakit yang menolak pasien miskin dan masih meminta uang muka kepada pasien miskin. Selain itu, masih ada pungutan dalam mendapatkan kartu jaminan berobat dan pasien miskin masih sulit mengakses obat.
"Berikutnya adalah masih ada keluhan terkait fasilitas dan sarana rumah
sakit yang buruk. Berobat gratis belum bisa terealisasi sepenuhnya," kata Ade.
ICW juga meminta Depkes segera membentuk Bentuk Pengawas Rumah Sakit
sebagaimana diatur dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
"Badan ini diharapkan mampu mengawasi pelayanan rumah sakit dan pemenuhan
hak-hak pasien," ungkapnya.
(mpr/anw)
