UAN Rugikan Citra Pemerintah

Jakarta - Di mata Heri Akhmadi, wakil ketua Komisi VI DPR yang membidangi masalah pendidikan, Ujian Akhir Nasional (UAN) justru akan merusak citra pemerintah, sebab ada kebijakan yang saling tumpang tindih.Dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/2004), Ketua Kelompok Kerja Komisi VI F-PDIP ini menjabarkan tentang UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).UU Sisdiknas pasal 58 (1) menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik secara kesinambungan.Pasal 59 (1) menyatakan, pemerintah dan pemda melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan."Berdasar itu, UAN dapat merugikan citra pemerintahan. Ini jelas sekali. Kalau pembantu tidak sesuai dengan perencanaan, maka yang bertanggung jawab adalah presiden dan fraksi (F-PDIP) menilai, banyak pembantu presiden yang belum optimal bekerja," ujar Heri."Kebijakan ini kan kontradiksi. Presiden pada bulan Mei tahun lalu mencanangkan akan menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Tapi kebijakan ini justru menghambat penuntasan itu," sambung Heri.Jangan NasionalF-PDIP juga mengusulkan agar evaluasi hasil belajar tidak dilakukan secara nasional. "Bisa saja kembali ke tahun lalu (UAN tahun 2003-red). Tapi alangkah lebih baik kalau tidak nasional karena mandat dalam UU juga tidak ada. Guru pun banyak yang tidak lulus untuk menjalankan program kurikulum atas dasar kompetensi," urai Heri.F-PDIP juga menilai, apabila evaluasi ingin dilakukan secara nasional, lebih baik pada beberapa tahun mendatang. "Jadi kita canangkan dulu dilaksanakan, misalnya pada tahun 2006-2008. Sehingga kita bisa melakukan persiapan yang lebih panjang, tidak seperti sekarang ini," tandasnya.Heri juga menyesalkan kebijakan UAN karena sama sekali tidak pernah dikonsultasikan dengan DPR. "Padahal untuk masalah-masalah sensitif, seharusnya Mendiknas sowan dulu ke DPR," demikian Heri Akhmadi. (nrl/)