YLBHI Nilai Bidang Hukum dan HAM Tak Ada Perubahan Mendasar

Jakarta - Kritik terhadap 100 hari pemerintahan SBY-Boediono mulai berdatangan. Di bidang hukum dan HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan belum ada perubahan mendasar yang dilakukan pemerintahan SBY. Apa yang dilakukan pemerintah dalam 100 hari ini hanya melanjutkan rutinitas.

Ketua YLBHI, Patra M Zen, menyatakan belum ada gebrakan yang mendasar untuk memperluas akses keadilan terhadap masyarakat miskin, pemberantasan mafia hukum, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan penyelesaian konflik agraria sebagai akar pelanggaran HAM yang dialami masyarakat, serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM.

"Program pemberantasan mafia hukum setelah tiga bulan pemerintahan belum memberikan harapan yang amat besar dan kepercayaan yang tinggi," kata Patra M Zen lewat pernyataan tertulis kepada detikcom, Selasa (26/1/2010).

Patra menjelaskan, program kementerian hukum dan HAM yang telah dilakukan 100 hari, merupakan program yang sudah semestinya dilakukan karena tidak berhadapan dengan sumbatan politik serta tantangan besar. Permasalahan masih didominasi didominasi bidang administrasi hukum umum (AHU), imigrasi, dan hak kekayaan intelektual.

Sementara di bidang pemasyarakatan, lanjut Patra, peraturan perundang-undangan serta hak asasi manusia, yang semestinya dapat berperan signifikan belum menyentuh pada masalah fundamental.

"Seperti ketidakadilan, perbedaan perlakuan karena status sosial dan kemampuan ekonomi dan penyelesaian pelanggaran HAM," kata dia.

(lrn/amd)