DPR Desak Menhan & Panglima TNI Tidak Asal Gusur

Jakarta - DPR mendesak pemerintah yakni Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI untuk tidak asal main gusur. Terutama pada tanah/bangunan atau perumahan yang sudah ditempati purnawirawan, veteran atau anak-anaknya.

"Kita mendesak Menhan dan panglima untuk tidak melakukan penertiban dan pengosongan sampai ada peraturan yang adil," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di tengah-tengah aksi warga Eks Komplesk perumahan TNI Yon Angkub, Jl Cililitan Besar, Jakarta Timur, Senin (25/1/2010).

Peraturan yang tengah digodok didorong untuk menjamin kesejahteraan prajurit. Baik yang masih aktif atau pun sudah purnawirawan.

"Kita mengupayakan konsep perumahan prajurit 25 tahun ke depan. Jangan sampai yang sekarang menggusur, akan bernasib sama seperti ini," imbuh Hayono.

66 warga kompleks Eks Yon Ankub menerima perintah bongkar dari Kodam Jaya. Mereka diminta mengosongkan rumah karena menganggap rumah yang warga tempati merupakan rumah dinas milik negara. Kondisi serupa tengah dialami juga oleh beberapa perumahan kompleks TNI seperti Otista 3 dan Bearland, Matraman, serta Kostrad Pondok Indah.

(Ari/irw)