13 Calon DPD Jabar Protes Hasil Penghitungan Suara

Bandung - Sebanyak 13 calon anggota DPD dari Provinsi Jabar memprotes hasil penghitungan suara. Mereka minta KPUD Jabar menunda pleno penetapan hasil penghitungan suara manual. Namun permintaan ditolak KPUD Jabar."Kita tidak punya dasar untuk menghentikan kegiatan ini," kata Ketua KPU Propinsi Jabar Setia Permana pada wartawan, di ruangannya KPUD Jabar, di Jl Garut Bandung, Rabu (21/4/2004).KPUD beralasan penundaan akan mengganggu jadwal Pemilu selanjutnya. Pasalnya Rapat Pleno yang digelar pun sudah molor 4 hari dari jadwal semula.Ketika ditemui, Setia sedang menerima Dindin S Maolani SH dan Mubiar Purwasasmita dari 13 Calon Anggota DPD yang protes atas hasil penghitungan suara. Hadir pula Anggota Panwaslu Jabar AKBP M Opit Napitupulu. Dindin, dalam kesempatan terpisah di depan Setia, mengungkapkan bahwa kedatangan pihaknya bukan bermaksud protes. "Kami sedang menjalankan hak politik kami ketika ditemukan adanya kesalahan dalam penghitungan suara," katanya. Dindin mengungkapkan temuan yang diperoleh di Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut terdapat hasil penghitungan suara yang bertambah dan juga berkurang. Misalkan Data KPU Kab Subang terjadi selisih penghitungan suara di Kecamatan Pabuaran, sehingga terjadi selisih suara antara data di tingkat kecamatan dengan data KPU Kab Subang sampai minus 1.072. Sebagai contoh yang paling menonjol, data yang ditunjukkan Dindin, tampak untuk No urut 10 Tayo Tarmadi yang punya selisih kelebihan 510, sementara No urut 20 Walid Syaikhun suaranya selisih kurang 588 suara. "Dari indikasi tersebut, kami menduga adanya kasus serupa terjadi di wilayah lain," kata Dindin. Dirinya mengakui bahwa, hasil penghitungan suaranya pun untuk daerah tertentu terjadi pengurangan suara hingga 400. Sementara, di tempat lain dirinya juga mendapat penambahan suara +10. Mewakili calon anggota DPD asal Propinsi Jabar lainnya, diantaranya Arief Abdullah Rivai, HD Sutisno, Toni Gumilar, Mubiar Purwasasmita, Walid Syaikhun, Martoyo Male Wiranatakusumah, Karna Suwanda, Paskah Irianto, Nanang Iskandar Ma'soem, Yuyu Udin, HR Maulany, dan Popong Otje Djundjunan, Dindin menemui KPU Jabar untuk sementara menghentikan rapat pleno hingga dilakukan penghitungan ulang. "Kami khawatir adanya kecurangan," kata Dindin. Sementara, dirinya hanya baru bisa menduga hal tersebut terjadi dengan melibatkan orang dalam. Dindin mengaku bahwa laporan pihaknya bukannya tanpa bukti. Sementara, pihaknya baru mengumpulkan bukti-bukti awal yang selanjutnya akan diserahkan ke Panwaslu Jabar untuk ditindaklanjuti Kamis (22/4/2004). "Kami berharap agar dilakukan penelusuran oleh Panwaslu dan klarifikasi. Mudah-mudahan ada upaya maksimal Panwaslu," katanya. (iy/)