Ribuan Penyandang Cacat Tuntut Hak Ikut Coblosan Pilpres

Yogyakarta - Ribuan penyandang cacat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum terdaftar sebagai pemilih menuntut haknya untuk didaftarkan dalam pemilihan presiden, 5 Juli 2004 mendatang.Tuntutan itu disampaikan Ketua Center for Improving Qualified Activity in Life of People With Disabilities (Ciqal), Nuning Suryatiningsih dalam acara evaluasi pelaksanaan pemilu legilatif bagi difabel (penderita cacat) dan rekomendasi untuk pelaksanaan pilpes di kantor KPU DIY Jalan Janti, Rabu (21/4/2004).Menurut Nuning, saat ini di DIY terdapat sekitar 15 ribu orang penyandang cacat. Namun tidak semuanya tercatat sebagai pemilih dalam pemilu lalu. Di Kabupaten Gunungkidul ada sekitar 3 ribu lebih penderita cacat yang tidak tercatat sebagai pemilih, di Sleman 2 ribu orang, "Belum di tambah dari Bantul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta," katanya.Untuk menghindari terjadinya pemilih yang tidak terdaftar terutama bagi penyandang cacat, Ciqal meminta pendataan pemilu mendatang ada pembaharuansistem pendataan, yakni melibatkan RT dan RW. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilu yang lalu, data yang diperoleh melalui Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Biro Pusat Statistik (BPS) DIY ternyata ada sejumlah besar data dari pemilih yang tidak akurat terutama bagi penyandang cacat. "Adapula beberapa panti yang tidak didata sebagai pemilih. Bahkan masih ada pemilih penca yang tercatat sebagai pemilih biasa. Sehingga ketika undanganditerima dan mendapat TPS yang tidak dapat diakses oleh yang bersangkutan, maka mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Ada sekitar 70 persen dari penyandang cacat bisa datang ke TPS. Namun ada sekitar 30 persennya terdata sebagai pemilih biasa," katanya.Untuk itu, Ciqal mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk pemilihan presiden mendatang, hendaknya BPS sebagai pelaksana pendaftaran perlu melibatkan danbekerjasama dengan kelompok penyandang cacat. Ciqal sebagai organisasi penyandang cacat yang mempunyai jaringan di semua kabupaten/kota siap menjalin kerjasama dengan BPS.Kedua berkaitan dengan alat bantu khusus, template, tidak semua difabel tuna netra dapar menggunakan template tersebut. Pasalnya sebagian difabel tunanetra ada yang tidak sekolah dan tidak dapat membaca huruf braille. "Oleh karena itu perlu dibuat desain template yang lebih mudah untuk dipergunakan," kata Nuning.Ketiga, TPS plus dan TPS khusus perlu personil tambahan karena pemilih khusus/ tertentu perlu pendampingan. Sehingga KPPS perlu ditambah agar pelaksanaan pemilu di TPS plus maupun TPS khusus berjalan lebih benar. "Untuk petugas tambahan di TPS khusus berjumlah dua orang," katanya. (iy/)