Kontras Tuntut Wiranto & SBY Jelaskan Berbagai Kasus HAM

Jakarta - Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono akan maju ke pemilihan presiden mendatang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun meminta kedua jenderal TNI purnawirawan ini menjelaskan posisinya dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diduga melibatkan keduanya.Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan tetap akan menuntut pertanggungjawaban Wiranto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkannya. "Contohnya penembakan mahasiswa tahun 1998, kerusuhan Mei, Semanggi I, dan Timor Timur," katanya dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jl. Cisadane, Jakarta, Rabu (21/4/2004).Sementara SBY, menurut Usman, harus menjelaskan terhadap penegakan HAM di masa lalu. "Juga menyangkut kasus 27 Juli di mana banyak suara-suara yang meminta pertanggungjawabannya. Saya kira SBY harus menjelaskan itu semua sehingga menjadi clear apakah dia dapat diterima."Usman mengakui bahwa SBY memiliki akseptabilitas yang cukup secara psikologi politik. Tetapi Kontras belum dapat memberikan penilaian positif terhadap SBY terkait dengan kinerjanya selaku Menko Polkam. "Contohnya dalam konteks Aceh. SBY belum menunjukkan ketegasan tentang pilihan politik dialog terhadap masalah Aceh."Peran yang dilakukan SBY sebagai Menko Polkam, menurut Usman, lebih mencerminkan dirinya ikut dalam arus politik yang berkembang dan ketidakmampuan menolak arus tersebut. "Hal yang lainnya adalah selama dia menjalankan badan pelaksana harian darurat militer, saya kira tidak efektif. Bahkan mundurnya dia juga merupakan bentuk tidak bertanggungjawabnya SBY terhadap apa yang sudah dibebankan kepadanya," papar Usman. Namun, Usman tidak terlalu mengkhawatirkan jika salah satu dari keduanya terpilih sebagai presiden lalu akan mengembalikan kebijakan pemerintah yang represif. Sebab dalam kondisi saat ini, yakni era keterbukakan, penggunaan pendekatan represif akan sangat berisiko."Hal ini disebabkan karena dengan era yang sangat terbuka terlalu besar risiko bagi seorang presiden nanti, siapa pun yang terpilih, termasuk juga dari kalangan militer, untuk kembali melakukan format politik model Orde Baru," demikian Usman Hamid. (gtp/)