Aktivis 98 Tolak Wiranto dan SBY

Jakarta - Mahasiswa dan aktivis 98 yang tergabung dalam "Aliansi Kemanusiaan Korban Kekerasan Negara dan Keluarga Korban Kekerasan dan Ketidakadilan" menolak keras pencalonan Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Penolakan itu karena keduanya berasal dari kalangan militer. Hal itu mengemuka dalam acara "Refleksi Kritis Gerakan 98 Pasca Pemilu 2004 dan Korban Kekerasan Negara Menggugat" di gedung Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta, Rabu (21/4/2004) siang. Mereka berencana untuk melancarkan gerakan "Mei Bergerak".Dalam diskusi Jhon Muhammad dari Universitas Trisakti, gerakan secara konkret akan dimulai sejak 1 hingga 21 Mei nanti akan melakukan konsolidasi dari dalam mahasiswa sendiri. Konsolidasi itu untuk memperkuat isu dan definisi musuh bersama. "Definisi musuh bersama yakni neo liberalisme, neo militerisme dan neo orde baru," katanya.Isu yang akan digelontorkan, kata John, tidak jauh dari penolakan presiden dari kalangan militer. Selain itu, perjuangan membela keadilan, menyikapi kembalinya rezim yang kembali dalam basis militerisme. Dia menilai lahirnya kekuatan lama karena oposisi atau gerakan pro demokrasi terlalu mudah untuk berkompromi dan tidak berani membuat gerakan yang tegas. "Untuk penolakan ini bukan hanya diskusi tapi harus ada pernyataan yang mendahului sebuah tindakan konkret. Harus ada aksi demonstrasi besar-besaran," tandasnya.Sementara itu, orang tua Eten Karyana mahasiswa UI 98 yang menjadi korban kekerasn Mei 98, Ruyati Darwin merasa bersyukur karena masih ada hati nurani untuk berkumpul mencegah orba untuk maju kembali. "Saya menolak SBY dan Wiranto," katanya.Romo Sandiyawan yang juga hadir dalam acara tersebut bahkan berencana akan mengajukan gugatan class action bagi masyarakat korban kekerasan. Gugatan class action adalah salah satu langkah konkret untuk melawan kekerasan dan ketidakadilan pada saat orde baru yang dikuasai rezim militer.Lain halnya dengan Fajroel Rachman, mantan aktivis ITB tahun 80 ini menilai kemenangan Partai Golkar diakuinya memang sebagai realitas politik tapi itu tidak berarti demokrasi. "Ini kritik kita terhadap lembaga-lembaga survey seperti LSI, LP3S. Mereka menyatakan pemilih itu alamiah dan spontan, itu tidak benar," ungkapnya. "Coba kalau tidak ada pilihan dari militer dan Partai Golkar, pasti mereka tidak akan terpilih. Lembaga survey telah melakukan manipulasi seolah-olah Partai Golkar menang alamiah," ujarnya. (mar/)