Jimly Kritik Banyaknya Lembaga dan Komisi Negara

Jakarta - Indonesia memiliki banyak lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah. Beraneka lembaga dan komisi ini justru akan membingungkan.

"Banyaknya lembaga kenegaraan tersebut justru membingungkan," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie dalam pelantikan Ikatan Alumni Univeritas Jayabaya (Ika Jaya) di Universitas Jayabaya, Pulo Mas, Jakarta, Sabtu (23/1/2010).

Menurut Jimly, banyaknya lembaga dan komisi negara akan menyedot sumber daya manusia dan anggaran baru. Namun, lembaga dan komisi itu menjadi lemah akibat kerja yang tumpang tindih.

"Fungsi dari lembaga lama tidak diluruskan. Satu fungsi banyak yang menangani," lanjutnya.

Sementara itu, kata Jimly, banyak bidang yang justru belum ditangani secara baik, misalnya terkait otonomi daerah. "Ini yang saya sebut keadaan anomali. Maka tidak aneh kalau kinerja negara kita, lembaga negara kita, agak kacau belakangan ini," jelas Jimly.

Fenomena ini dimulai setelah Reformasi. Namun lembaga dan komisi terus berkembang biak tak terkendali. Akibatnya terjadi kebingungan di antara penyelenggara negara.

"Kelembagaan kita juga berubah. Komisi sampai dengan lima puluhan. Baru-baru ini ada Dewan Inovasi Nasional. Ini apa, kok semua dibuat lembaganya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Jayabata Bursah Zarnubi mengusulkan agar lembaga-lembaga negara dan komisi-komisi yang ada saat ini dikumpulkan. Lembaga yang fungsinya tumpang tindih harus dibenahi.

"Kalau perlu ada lembaga yang dibubarkan," ujar Bursah Zarnubi yang juga Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR).

(fay/lh)