Nama Capres-Cawapres Belum Ada yang Wakili Indonesia Timur

Jakarta - Masyarakat Indonesia Timur mengaku prihatin terhadap nama-nama yang mencuat sebagai kandidat capres dan cawapres pada pemilihan presiden mendatang. Pasalnya tidak ada yang benar-benar mewakili Indonesia Timur.Demikian terungkap dalam pertemuan para aktivis Jaringan Lintas Indonesia Timur di restoran Poco Poco, Jl. Teluk Betung, Jakarta, Rabu (21/4/2004).Juru bicara kelompok tersebut, Yopy Lasur yang juga Ketua Front Demokrasi Nasional mengatakan, nama-nama pasangan capres dan cawapres yang muncul kepermukaan tidak mewakili masyarakat Indonesia Timut. Termasuk pengusaha asal Makassar Yusuf Kalla."Kalla hanya didukung oleh masyarakat Sulawaesi, sementara propinsi lainya seperti Maluku, Papua, NTT tidak terlalu mengenalnya," kata Yopy.Juru bicara lainnya, Audi Witang menegaskan, semua pasangan capres dan cawapres harus melakukan kontrak sosial terlebih dahulu dengan masyarakat Indonesia Timur. Kontrak sosial itu sebagai bentuk komitmen untuk mensejahterakan kehidupan Indonesia Timur."Selama ini isu tentang Indonesia Timur hanya untuk kepentingan politik tertentu. Contohnya Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan), condong dihembuskan hanya untuk meraih suara bagi Golkar," Audi.Dijelaskan Audi, komitmen itu terdiri dari beberapa hal diantaranya, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia Timur. Misalnua Papua, Ambon dan Maluku. Selanjutnya, 30 persen anggota kabinet harus berasal dari Indonesia Timur."Materi lainnya adalah peningkatakan status kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia Timur menjadi Menteri Koordinator. Selama pemerintahan Megawati, Manuel Kaesipo tidak dapat menjalankan programnya dengan optimal karena hanya mendapat anggaran seadanya," ungkap Audi.Pertpemuan Jaringan Lintas Indonesia Timur ini dihadiri sejumlah tokoh. Mereka anatara lain Hengki Baramuli, Walikota Belitung Milton Tansill, Sekjen Partai Damai Sejahtera Denny Tewu, dan wakil dari Presidium Dewan Papua Roy Simbiak. (djo/)