Gejolak Akibat UAN Harus Diantisipasi Sejak Dini

Solo - Pakar sosiologi pendidikan dari UNS, Ravik Karsidi, menilai bisa terjadi gejolak besar oleh siswa dan orangtua siswa akibat penerapan ujian akhir nasional (UAN). Selain itu berbagai kebijakan dunia pendidikan di Indonesia juga dinilai akan berakibat pada rendahnya efektivitas pelaksanaan UAN tersebut."Kurangnya sosialisasi serta rendahnya pemahaman masyarakat akan berakibat kekurangsiapan untuk pelaksanaan UAN. Karena itu, menurut saya, meskipun UAN itu maksudnya baik, tapi hal yang baik itu belum tentu bisa dilaksanakan atau menghasilkan hal yang optimal," papar Ravik kepada detikcom, Rabu (21/4/2004).Ravik mengaku bisa memahami bahwa UAN adalah salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, namun sejauh ini masyarakat terlanjur dibiasakan dengan berbagai kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan formal meskipun kualitasnya sangat rendah. Akibatnya dalam pelaksanaan UAN tahun lalu banyak siswa yang tidak lulus.Di tahun ini, lanjutnya, tingkat kemungkinan bagi siswa untuk tidak lulus itu jauh lebih besar. Padahal aturan yang sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu siswa yang tidak lulus UAN harus mengulang seluruhnya atau dinyatakan tidak lulus. Karenanya kemungkinan akan terjadi gejolak akibat terlalu banyak siswa yang tidak lulus sekolah akibat UAN tersebut."Gejolak itu bisa terjadi. Kita harus mengantisipasinya sejak dini. Yang paling mungkin dilakukan sekarang adalah memberikan dorongan dan pemahaman kepada para orangtuanya agar ikut menciptakan serta mendukung peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka harus disadarkan bahwa tidak ada gunanya lulus dengan mudah namun mutunya tidak karuan," kata Ravik."Mutu pendidikan kita benar-benar terpuruk, bahkan berada di bawah Vietnam. Ini sangat memprihatinkan. Namun bukan berarti pemerintah tidak bersalah jika terjadi reaksi penolakan masyarakat terhadap UAN itu. Sejauh ini keputusan itu kurang sosialisasi dan pemerintah juga gagal mencetak guru sebagai profesional yang mampu memacu kualitas siswa," lanjut Pembantu Rektor I UNS itu.Lebih lanjut Ravik mengatakan, pelaksanaan UAN juga akan kurang efektif jika hanya dilaksanakan oleh pihak Diknas tanpa melibatkan perguruan tinggi, khususnya UAN untuk tingkat SMU. Dia menyetujui adanya logika bahwa jika UAN dijadikan reliabel sebagai evaluasi belajar maka semestinya tidak diperlukan lagi ujian tulis ketika lulusan SMU akan memasuki sebuah perguruan tinggi."Di negara ini banyak kebijakan yang tidak integratif padahal antara satu dengan lainnya saling terkait. Tiap perguruan tinggi diberi hak otonomi sehingga mereka tetap mengadakan ujian tulis untuk penyaringan calon mahasiswanya. Padahal seharusnya jika UAN itu untuk menguji kompetensi maka ujian tulis itu sudah diperlukan lagi," paparnya."Dengan demikian sebetulnya pelaksanaan UAN itu sendiri masih kurang efektif juga. Masih terlalu banyak membuang energi dan biaya. Menjadi efektif jika dalam pelaksanaannya Diknas juga mengajak pihak perguruan tinggi, sehingga sejak awal sudah dapat diketahui kompetensi serta kemampuan seorang siswa yang ingin melanjutnya pendidikan ke jenjang perguruan tinggi," lanjut Ravik. (nrl/)