Ibarat Kali, Perbatasan NKRI Dianggap Tempat Pembuangan Sampah

Jakarta - Masalah perbatasan NKRI sepertinya tak kunjung juga selesai. Bukan sekadar patok perbatasan kita yang selalu bergeser, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan pun masih penuh polemik. Wilayah perbatasan NKRI seringkali salah dinilai.

"Seperti kesalahan kita memandang kali yang suka dijadikan tempat pembuangan sampah. Seharusnya (daerah perbatasan) dijadikan aset produktif," ujar anggota DPD asal Papua Paulus Yohanes Sumino.

Hal itu dikatakan Paulus dalam talk show DPD "Urgensi Menata Perbatasan NKRI" di Press Room DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1/2010).

Menurut Paulus, seringkali daerah perbatasan dianggap rawan persoalan politik. Daerah perbatasan itu seperti Papua.

"Papua sering dianggap memiliki persoalan dua negara. Padahal di masyarakat tidak ada masalah. Mereka tidak punya masalah politik lintas batas, biasa-biasa saja," jelasnya.

Daerah perbatasan seharusnya dijadikan daerah pengembangan ekonomi supaya rakyat setempat mempunyai kemakmuran.

"Mereka happy juga. Kalau tidak, warga negara kita di wilayah itu akan merasa lebih suka menjadi warga negara tetangga dan patok-patok perbatasan bisa diubah," tutur Paulus.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro memandang, masalah perbatasan ini masalah lama yang penyelesaiannya seringkali ditunda-tunda. "Umur Indonesia sudah 54 tahun, tapi tidak pernah diprioritaskan," kata Siti Zuhro.

Masalah di perbatasan, lanjut Siti Zuhro, bukan hanya militer. Tapi sebenarnya yang harus dikedepankan masalah non militernya. "Seperti masalah etnis dan kesejahteraan," tandas Siti Zuhro.

(amd/nik)