Caleg PAN Diduga Gunakan Joki

Makassar - Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Munir Yunus diduga menggunakan joki saat mengambil surat keterangan sehat di rumah sakit. Surat keterangan itu merupakan salah satu berkas persyaratan pendaftaran caleg. "Ada yang melaporkan bahwa Pak Munir memakai joki saat tes kesehatan," ujar Ketua Panwaslu Makassar Ma'ruf Hafidz, di ruang kerjanya, Jl. Andi Pettarani, Makassar, Selasa (20/4/2004) Dugaan ini berawal dari sakit diabetes dan stroke yang diderita Munir sejak tahun lalu. Bahkan ketika berkas pendaftarannya sebagai caleg diserahkan ke KPU, kondisi Munir masih belum membaik. "Kondisinya lumpuh, mana bisa ia lolos seandainya tidak pakai pengganti," ungkap Abdul Rauf, pihak yang melaporkan Munir ke Panwaslu. Rauf menambahkan bahwa saat tes kesehatan berlangsung, Munir digantikan oleh saudaranya, yang notabene juga berprofesi sebagai dokter. Dugaan bahwa Munir memakai joki, dikuatkan oleh adanya surat dari RS Dadi, tempat Munir menjalani tes kesehatan. Surat dari RS itu menyatakan memanggil kembali Munir untuk diperiksa ulang. "Kalau tidak pakai gituan, kok dipanggil kembali oleh rumah sakit untuk diperiksa ulang," tutur Rauf. Mendengar tuduhan itu, Munir Yunus yang datang ke Panwaslu Sulsel dengan menggunakan tongkat penyangga membantah tuduhan itu. "Itu tidak benar. Saya memang sakit. Tapi, tidak pernah memakai joki seperti yang dilaporkan," bantah calog nomor urut 1 itu. Hingga kini, Panwaslu Makassar belum mengambil tindakan apapun atas laporan itu. "Kami akan melakukan penyelidikan terlebih dulu, dengan melibatkan kembali dokter yang memeriksa beliau," ucap Ma'ruf. Apabila terbukti, suara yang didapatkan caleg itu dinyatakan batal. Data Ulang KPU Sulsel akan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang belum terdaftar sebagai pemilih saat pemilu legislatif. Pendataan ini agar warga yang belum terdaftar bisa menggunakan haknya pada pilpres. Demikian dikatakan Ketua KPU Sulsel Aidir Amin Daud ketika ditemui di kantornya, Jl Andi Pettarani, Makassar, Selasa (20/4/2004). Menurut Aidir, pihaknya akan menyurati Gubernur Sulsel untuk meminta kesediaan perangkat pemerintahan seperti ketua RT, RW, dan kelurahan untuk membantu. "Jadi pendaftaran untuk pilpres nanti, kami meminta bantuan ketua RT dan lurah," ujar Aidir. Diikutkannya lurah untuk mendata ulang warga yang belum terdaftar sebagai pemilih ini, menurut Aidir, agar tidak ada warga yang terlewat. "Telah terbukti pada pendaftaran untuk pemilu 5 April lalu, bahwa PPS tidak mampu melakukan itu. Dan saya yakin kalau lurah dan stafnya yang melakukan, pasti akan beres," paparnya. (rif/)