JK Diminta Bersikap Negarawan dan Ksatria

Jakarta - Pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal Presiden SBY bertanggung jawab atas segala hal mendapat reaksi keras dari Partai Demokrat (PD). Politisi PD di DPR Benny Kabur Harman menilai pernyataan JK tendensius.

"JK juga ikut bertanggung jawab atas keputusan pemerintah pada saat itu. Terutama saat pemerintah menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik," kata Benny kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2010).

Benny meminta JK tidak cuci tangan atas berbagai persoalan yang terjadi pada masa pemerintahannya. "JK tidak boleh cuci tangan, dia wapres pada saat itu," paparnya.

JK diminta bersikap secara negarawan. Jangan karena kalah dalam Pilpres lalu membuka kembali
perbedaan pendapat di internal pemerintah.

"Sebagai wapres pada saat itu, dia ikut bertanggung jawab sekalipun dia secara pribadi tidak setuju. Bagaimanapun juga itu kesepakatan pemerintah, dia tidak boleh mengkambinghitamkan SBY," papar ketua Komisi III DPR ini.

Benny meminta JK ikut bersama-sama memberikan klarifikasi dan mencairkan masalah. "Dia harus membela keputusan itu, bukan menjelekkan keputusan itu. Tidak boleh mempermasalahkan apa yang sudah disepakati bersama. Kalau begitu namanya sikap JK tidak kesatria," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, JK menilai kepala negara harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi di negara ini. Termasuk soal skandal Bank Century?

"Permasalahan yang ada di negara ini yang bertanggung jawab adalah kepala negara," kata JK, usai menghadiri Seminar Nasional Kewirausahaan I di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya Malang, Rabu (20/1/2010).

Kendati demikian, lanjut JK, di bawah kepala negara masih ada sejumlah pihak yang harus juga bertanggung jawab. "Seperti pelaksana teknis. Karena tidak semuanya kepala negara bertanggung jawab," ujarnya.

(van/iy)