Sistem UAN Tidak Realistis

Bandung - Kebijakan pemerintah menerapkan sistem Ujian Akhir Nasional (UAN) menunjukkan kebijakan yang tidak realistis dan terkesan panik. Niat untuk meningkatkan kualitas dan standardisasi pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak logis, tidak bijaksana dan tidak konsisten."Amat kontradiktif, karena di satu sisi pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah-sekolah untuk mandiri dan menjadikan sekolah sebagai subjek pendidikan. Tapi di sisi lain, masih diatur-atur seperti itu. Ibarat melepas kepala, tapi ekornya masih dipegang," kata H Sony Sugema, praktisi pendidikan yang juga direktur lembaga bimbingan belajar SSC Group kepada detikcom di Bandung, Selasa (20/4/2004).Menurut Sony, selaku pengelola jasa bimbingan belajar, pihaknya seharusnya bergembira dengan pengetatan kriteria kelulusan semacam itu. Namun sebagai seorang pendidik, dia menilai kebijaksanaan itu sebagai salah langkah dan tidak realistis dan justru membuatnya prihatin."Seakan-akan kita ini tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk mengangkat mutu pendidikan. Akibatnya, kebijakan itu tidak realistis. Bahkan saya juga menangkap kesan, pemerintah panik. Bagaimana tidak panik, karena pemerintah sendiri tidak terlalu yakin dengan hasilnya nanti. Lihat saja, kisi-kisi soalnya sampai dikeluarkan. Itu indikator bahwa pemerintah sendiri khawatir," tegasnya.Dalam kebijakan pendidikan, sebetulnya sudah digariskan bahwa sekolah memegang peranan yang sangat besar. "Tapi di sinilah ketidakkonsistenan itu. Di mana letak kurikulum berbasis kompetensi yang dulu digariskan, peran sekolah sebagai subjek dan lainnya. Kalau kebijakan itu tidak konsisten, bagaimana tujuan pendidikan bisa tercapai. Terus terang saja, dalam pandangan saya kebijakan UAN itu landasan berpikirnya tidak jelas," kata Sony.Salah satu contoh yang dikemukakannya adalah pemaksaan pencapaian nilai minimal 4. "Untuk matematika jelas amat dipaksakan. Bagi sekolah-sekolah di kota yang fasilitasnya lebih lengkap, kemampuan dana kuat maupun dukungan orangtua untuk memberikan pelajaran ekstra, itu mungkin saja bisa. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah di pinggiran yang fasilitasnya tidak memadai? Seharusnya pemerintah juga membenahi infrastruktur pendidikan itu dahulu baru bisa kebijakan itu diberlakukan merata. Secara kasat mata saja, jelas ada ketimpangan," paparnya panjang lebar. Apalagi jika nantinya kriteria angka minimum itu ditingkatkan lagi menjadi 5. "Saat angka minimum 3 saja sudah banyak masalah. Hasil dari Pra UAN yang dilakukan, banyak sekolah-sekolah yang belum bisa menembus itu," katanya lagi.Karena itu, jika mekanisme dan landasan berpikir pemerintah sebelum menetapkan kebijakan itu jelas, seharusnya hasil Pra UAN ini juga sudah bisa dijadikan dasar untuk memetakan (mapping). "Mestinya, tidak perlu diberlakukan sama di seluruh Indonesia. Perlu ada ada regionalisasi standar, misalnya per kabupaten atau kota. Kita harus realistis melihatnya," saran Sony.Karena itu, jika ketentuan itu tetap dipaksakan, Sony mengaku tidak tahu apa yang nantinya bakal terjadi. (mmi/)