YLBHI Kecam Tuntutan Hukuman Mati Kepada Antasari Cs

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa terhadap tiga terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar Cs. YLBHI juga menolak segala bentuk penerapan hukuman mati di Indonesia karena melanggar hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi.

"Kita mengecam dimuatnya hukuman mati dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan Antasari Azhar, Willadi Wizard, dan Sigid Haryo Wibisono," kata Ketua YLBHI Patra M Zen kepada detikcom, Rabu (20/1/2010).

Menurut Patra, tuntutan mati itu kembali menjadi lonceng peringatan persoalan HAM di mana penerapan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak sipil yang fundamental. UUD 1945 secara tegas menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Lebih lanjut Patra menjelaskan, sejak 2005, Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang juga secara tegas menjamin setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

"Di level internasional, PBB telah beberapa kali mengeluarkan seruan hukum moratorium atau penghentian hukuman mati bagi negara-negara yang masih menerapkannya," tandasnya.

Patra menambahkan, hukuman mati selama ini terbukti tidak mempunyai landasan empirik dan ilmiah yang valid untuk membuat pelaku kejahatan jera atau membuat efek preventif bagi para calon pelaku. Oleh karenanya, penerapan hukuman mati tidak lagi mempunyai landasan yang kuat, selain hanya sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.

"Dalam reformasi hukum pidana, saat ini dipentingkan untuk menciptakan restoratif justice di mana para pelaku kejahatan akan mampu memperbaiki dirinya selama menjalani hukuman. Model penghukuman yang bersifat retributif (pembalasan) sudah selayaknya ditinggalkan," saran dia.
(irw/iy)