"Ketum sudah clear. Jadi tidak ada (adudomba) itu," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2010).
Idrus mengingatkan soal penggantian kabinet sepenuhnya wewenang presidenย yang tidak bisa dicampuri. Presiden SBY punya hak prerogratif untuk mengatur formasi kabinetnya tanpa harus ada deal-deal khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Pansus Century ini memastikan karena sudah dibantah sehingga kalau ada kabar seperti itu, sudah jelas sumbernya bukan dari internal partainya. Sebab, kata Idrus, Partai Golkar tidak punya andil menempatkan Sri Mulyani di kabinet sehingga tidak pada tempatnya meminta Menkeu terbaik di Asia itu diganti.
"Isu itu bukan dari kami. Kami tidak berkepentingan," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku prihatin dengan situasi politik yang aneh dan tidak sehat, termasuk adanya adu domba antara dirinya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Saya akhir-akhir ini merasa prihatin tiba-tiba di negeri ini muncul situasi politik, yang menurut saya rada aneh dan cenderung tak sehat misalnya, ada politik intrik, pecah belah, adu domba, fitnah, fiksi yang tidak ada jadi ada atau sesuatu yang keluar dari konstitusi," kata SBY.
Hal ini disampaikan SBY saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Pendopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1/2010).
(Rez/ndr)











































