SBY Minta Aparat Hukum Tak Asal Main Tahan Pejabat Daerah

Madiun - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjawab keluhan bupati yang sering dikriminalisasi akibat kebijakan yang mereka ambil. SBY meminta agar otoritas para pejabat tidak dikriminalisasikan.

"Kita harus memahami kondisi seperti itu. Kebijakan untuk menjalankan kewenangan itu bagian dari otoritas yang dimiliki para pejabat. Hati-hati menyoroti otoritas," kata SBY.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di pendopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1/2010).

SBY menegaskan, kebijakan yang diambil oleh para pejabat atau pun para mantan pejabat di daerah bukanlah kejahatan. "Kecuali misalkan pejabat yang bersangkutan mendapat Rp 10 miliar dari pengembang," papar SBY.

SBY pun meminta kepada para kepala daerah untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan meskipun dibayang-bayangi oleh ancaman kriminalisasi. Hal ini patut dilakukan demi kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan ini, SBY juga menyayangkan perilaku para penegak hukum yang main tangkap para pejabat daerah meskipun sebenarnya belum terbukti benar kesalahan yang dilakukan.

"Jangan main tahan. Kalau tidak perlu ditahan jangan ditahan. Penahanan ada syarat-syaratnya. Kalau tidak ada syarat yang dipenuhi kenapa harus ditahan," kata SBY.

"Nama yang dicemar itu luar biasa penderitaannya," SBY menambahkan.

(anw/nrl)