"Reshuffle belum pernah dengar. Saya kira reshuffle belum jadi agenda. Sejauh yang saya tahu. Evaluasi koalisi kebutuhan yang utama," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada wartawan sebelum mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2010).
Pernyataan ini dikatakan Anas terkait mencuatnya isu penggantian Menkeu Sri Mulyani di kabinet.
Menurut Anas, soal formasi kabinet adalah hak prerogratif presiden. Keputusan mengganti anggota kabinet sepenuhnya di tangan presiden dan bukan karena deal-deal dengan partai tertentu.
"Apakah mau menyegarkan atau tidak, itu terserah presiden," jelas ketua fraksi PD DPR ini.
Anas menambahkan, evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi berkala sesuai kontrak politik anggota koalisi. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya menyangkut pernyataan atau sikap politik yang muncul terkait dengan orang-perorang, misal pernyataan di Pansus Century, tetapi bersifat
menyeluruh terkait etika anggota koalisi.
"Evaluasi adalah untuk melihat secara bersama apakah komitmen kerja sama diselenggarakan dengan konsisten dan menyeluruh bukan hanya soal pernyataan orang-perorang saja," jelasnya.
(Rez/yid)











































