"Tidak betul itu (deal menurunkan Menkeu). Nggak ada itu. Kalau soal pencopotan menteri, itu hak prerogatif presiden. Nggak ada itu dicampur-campuri Golkar," kata Theo kepada detikcom, Senin (18/1/2010).
Menurut mantan ketua Komisi I DPR ini, isu kesepakatan SBY dan Ical yang tidak benar itu tidak akan mempengaruhi sikap kritis Golkar dalam kasus skandal Century. Golkar akan tetap mengawal pengusutan kasus itu baik secara politik di DPR maupun secara hukum di KPK jika memang ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.
"Kalau kasus Bank Century kita akan usut terus sampai tuntas. Sampai pada waktunya bisa melalui proses hukum. Kalau ada temuan baru, itu pasti dilanjutkan baik secara hukum maupun politik," paparnya.
Politisi senior Partai Golkar ini memastikan bahwa tidak ada kesepakatan apapun soal reshuffle kabinet dengan SBY. Kepastian itu disampaikan karena semua keputusan Golkar bersifat kolektif dan kolegial.
"Di Golkar, semua keputusan itu dimusyawarahkan, karena itu keputusan bersama. Saya sudah komunikasi dengan ketua umum (Ical), tidak ada itu (kesepakatan)," pungkasnya.
Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1/2010), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1/2010) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani.
SBY bersepakat karena Sri Mulyani dianggap lalai berkonsultasi dalam kasus bailout Bank Century. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu. (yid/ndr)











































