Polisi Masih Merasa Paling Benar

Jakarta - Reformasi di tubuh Kepolisian selama 12 tahun ini dinilai masih berjalan di tempat. Polisi masih memandang dirinya sebagai pihak yang merasa paling benar.

"Pola-pola lama masih melekat baik tindakan represif, arogansi, eksklusif, dan merasa paling benar. Itu masih muncul," tandas anggota DPR dari Fraksi Hanura Syarifudin Suding.

Hal itu dikatakan dia dalam diskusi 'Reformasi Polri, Upaya Penguatan Penegakan Hukum' di sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI), Jl Diponegoro No 16 A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2010).

Menurut Syarifudin, sikap merasa paling benar itu tergambar jelas saat Polri bersikeras mengusut kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Padahal, masyarakat dan anggota dewan telah memberikan masukan bahwa kasus kedua pimpinan KPK itu tidak layak untuk dilanjutkan ke persidangan.

Syarifudin sendiri meyakini dari awal bahwa kasus Bibit-Chandra merupakan rekayasa. Karena by design, dia waktu itu meminta agar kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tersebut dihentikan proses hukumnya.

"Saya kira ke depan, citra Polri ini perlu ada perbaikan. Hal-hal seperti itu harus dihilangkan supaya polisi dekat dengan masyarakat," saran Syarifudin.

Selain memperbaiki kinerjanya, lanjut Syarifudin, polisi harus lebih menjaga sifat independensi. Saat menyelidiki sebuah kasus, polri harus benar-benar lepas dari kepentingan apapun.

"Cukup banyak juga kasus-kasus yang disidik Polri tidak jelas juntrungnya dan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak ingin kasus-kasus yang diselidiki itu menjadi sumber 'ATM'," pungkasnya.

Polri Di Bawah Depdagri?

Keberadaan Polri di bawah presiden sesuai dengan UU No 2/2002 Tentang Polri memunculkan tarik ulur kepentingan dan rawan intervensi. Karena itu, diusulkan agar Polri berada di bawah kementrian khusus keamanan nasional.

"Kami mengusulkan Polri tidak lagi bertanggungjawab kepada presiden, tapi di bawah Depdagri atau dibentuk kementrian khusus keamanan nasional yang salah satunya membawahi Polri," kata ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Arif Mustofa.

Reposisi Polri itu bertujuan agar Polri bisa fokus menjadi institusi yang profesional. Selain itu, Arif juga mengusulkan agar Polri mengubah paradigma dari  mengamankan negara menjadi mengamankan kemanusiaan. Sebab, dengan begitu polisi akan tampil lebih humanis di mata masyarakat.

Menjawab usulan tersebut, Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak tidak mempermasalahkan Polri berada di bawah siapa. Yang penting, Polri lebih bisa bersikap profesional.

"Kalau tidak lebih profesional, Polri tidak akan menguntungkan bagi masyarakat," ujarnya.

(irw/nwk)