Idrus: Golkar Tak Berhak Minta SBY Copot Sri Mulyani

Jakarta - Partai Golkar sama sekali tidak miliki andil menempatkan Sri Mulyani dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Maka bukan wewenang Golkar meminta Presiden SBY mencopot wanita tersebut dari jabatan Menteri Keuangan RI.

Demikian tegas Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menanggapi isu pertemuan antara Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden SBY untuk mengatur penggantian Menkeu RI. Isu yang sama juga menyebut Anggito Abimanyu yang akan menggantikan Sri Mulyani.

"Keberadaan Sri Mulyani di kabinet bukan atas Golkar, maka bukan tempatnya Golkar merespons itu," jawab Idrus yang ditemui di sela rapat Pansus Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2010).

Idrus juga membantah isu yang menyebut rencana penunjukan Anggito Abimanyu sebagai pengganti Sri Mulyani merupakan kesepakatan Presiden SBY dengan Ical. Tidak ada pertemuan dua elit politik itu untuk membahas reshuffle selain soal kerjasama koalisi yang semua atas sepengetahuannya sebagai sekjen.

Bila memang akan ada reshuffle kabinet, maka kewenangan sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY selaku kepala pemerintahan. Tidak perlu ada kesepakatan khusus dengan partai politik terlebih bila menteri yang akan diganti bukan kader dari partai politik bersangkutan.

"Ketum saya, clear tidak ada deal itu. Soal reshuffle, itu hak presiden," tandasnya.
(lh/nrl)