Ketua DPP Golkar: Tak Mungkin Ada Deal

Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin ikut membantah adanya deal dalam pertemuan antara SBY dan Aburizal Bakrie (Ical) untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu disebabkan karena Ical akan selalu menghargai dan menjunjung tinggi hak prerogatif presiden.

"Tidak mungkin ada deal dilakukan Pak SBY dengan Pak Ical. Karena Pak Ical sangat menghormati hak prerogatif presiden," kata Ade kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senen (18/1/2010).

Meski tak percaya ada deal itu, Ade yakin komunikasi antara kedua tokoh ini tetap terjalin. Kalaupun dalam komunikasi itu berujung pada sikap Presiden SBY soal reshuffle, itu murni pandangan SBY yang tidak mungkin diintervensi oleh Ical.

"Pak Ical dan Pak SBY dalam sepengetahuan saya memang senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka membicarakan masalah bangsa. Kordinasi itu wajar adanya, karena Pak Ical adalah Ketua Umum Partai Golkar yang juga melakukan koalisi dengan pemerintahan SBY," tegas orang kepecayaan Akbar Tandjung ini.

Menurut Sekretaris FPG DPR ini, Ical selaku Ketum Golkar berkepentingan agar pemerintahan ini sukses untuk menyejahterakan rakyat. Soal mencopot siapa pun anggota kabinet, Ade menilai hal itu bukan kewenangan Golkar.

"Pak Ical tak akan mencampuri hal itu, karena itu hak presiden. Termasuk soal siapa pengganti menteri," pungkasnya.

Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1/2010), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1/2010) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani.

SBY bersepakat karena Sri Mulyani dianggap lalai berkonsultasi dalam kasus bailout Bank Century. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.

(yid/fay)