"Kalau SBY bertemu Ical membicarakan itu (pencopotan), itu wajar saja. SBY sebagai pemerintah koalisi berkomunikasi dengan ketua partai dari koalisinya," kata Direktur Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian kepada detikcom, Senin (18/1/2010).
Kalaupun ada persoalan antara Sri Mulyani dan Ical, menurut Alfan, itu adalah urusan yang berbeda dengan keperluan SBY berbicara dengan mitra koalisi. Pergantian seorang menteri adalah hak presiden. Namun SBY harus mempertimbangkan antara opini publik dan penerimaan politik dari partai koalisi kepada menteri tersebut.
"SBY kan bisa menilai koalisi menerima atau tidak Sri Mulyani. Kalau parpol enggan, bisa repot pemerintahan. SBY kan sekarang butuh dukungan solid dari koalisi," kata Alfan.
SBY di sisi lain juga harus memperhatikan betul opini publik jika benar akan mengganti Sri Mulyani. Alasan penggantian harus rasional dan dipahami semua pihak. Figur memahami Sri Mulyani sebagai seorang profesional, namun kasus bailout Bank Century memang dianggap kebijakan yang kontroversial.
"Presiden kan suka survei. Survei saja dulu bagaimana publik melihat Sri Mulyani. Dasar untuk membentuk kabinet adalah pertimbangan politik dan opini publik," pungkasnya.
Sementara itu, sumber-sumber resmi di pemerintahan dan Golkar telah menyangkal isu kesepakatan itu. Misalnya saja Wasekjen Golkar Lalu Mara, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha serta Mensesneg Sudi Silalahi.
(fay/nrl)











































