"Saya kira bukan persoalan siap atau tidak (dievaluasi). Anggota koalisi berhak melakukan evaluasi kepada menteri-menterinya. Golkar pun kita evaluasi. Jadi kalau ada menteri kita tidak baik, kita tarik juga," kata Idrus usai RDPU Pansus Angket Century dengan mahasiswa dan LSM Komite Penyelamat Keuangan Negara (KPK-N) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (15/1/2010).
Menurut Idrus, persoalan reshuffle merupakan hak murni dari Presiden SBY. Sebab, pemerintahan RI menganut sistem presidensiil yang memberikan kewenangan penuh kepada presiden berupa hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Golkar Berkoalisi dengan PD
Selain Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham juga menegaskan Golkar memang berkoalisi dengan PD dan SBY. Idrus tidak percaya dengan pernyataan anggota Pansus Angket Century Bambang Soesatyo yang mengungkapkan Golkar tidak berkoalisi dengan PD.
"Yang jelas Golkar adalah koalisi dengan SBY-Boediono. Dan itu jelas! Kita semua tandatangan dan ada MOU yang isinya antara lain saling menghargai," papar Idrus.
Meski mendukung, lanjut Idrus, partainya akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Karena dengan cara itulah, demokrasi yang sehat akan dapat terlaksana dengan baik.
"Kami partai koalisi pendukung (SBY). Tetapi tetap memiliki fungsi kritisi yang obyektif," paparnya
Saat ditanya soal pernyataan Bambang? Idrus menjawab singkat, "Saya tidak percaya Pak Bambang ngomong begitu. Dia di Pansus, tidak di DPP dan kita semua tahu Golkar itu berkoalisi," pungkasnya.
(yid/iy)











































