Pernyataan SBY Agar Partai Koalisi Tidak Kritis

Jakarta - Presiden SBY mengaku kecewa dengan etika Pansus Bank Century dalam menyelidiki aliran dana bailout. Sebagai Kepala Negara SBY memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan persoalan etika.

"Tapi, bila tidak hati-hati, pernyataan SBY tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap penyelidikan pansus terkait dana talangan senilai Rp 6,7 triliun itu," ujar pengamat politik Charta Politika Arya Fernandes kepada detikcom, Kamis (14/1/2009) malam.

Arya mengatakan, secara komunikasi politik, kekecewaan SBY terhadap etika pansus Bank Century dapat dibaca dalam dua pendekatan. Pertama, pemeriksaan pansus Century terkait skandal dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun saat ini tengah memasuki fase krusial.

"Yaitu pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam pengucuran dana talangan tersebut. Seperti mantan Ketua KSSK atau Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan sebagainya," kata Arya.

Bagi partai oposisi, Arya melanjutkan, kesempatan ini dapat menjadi celah untuk menohok jantung Istana. Pada saat yang sama, partai koalisi justru kehilangan momentum untuk menentukan arah pansus.

"Saya kira ini adalah kalimat bersayap yang digunakan SBY. Pasalnya menjelang 100 hari pemerintahan, dalam berbagai kesempatan, SBY pernah mengemukakan akan mengevaluasi kinerja menteri KIB II," imbuhnya.

Menurut Arya, bila partai koalisi jeli membacanya, pernyataan tersebut sebagai 'gertakan' SBY agar partai koalisi tidak terlalu kritis dalam pansus.

"Sinyal ini rupanya berhasil dibaca oleh PKB dengan mencopot anggotanya yang terlalu kritis di pansus seperti Marwan Jafar dan Anna Muawanah," tuturnya.

Arya menambahkan, pernyataan SBY tersebut bisa dilihat sebagai 'sinyal' terhadap partai koalisi pemerintah untuk bisa mengendalikan arah pansus Century. Pasalnya, semenjak dilakukannya pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh kunci yang dianggap mengetahui latar belakang pengelontoran dana talangan, partai koalisi pemerintah tak berhasil menegaskan posisi politiknya.

"Sehingga partai oposisi selalu berada di atas angin. Partai Demokrat, misalnya, walaupun memiliki perwakilan banyak di pansus tak berhasil mengendalikan arah pansus," tutup Arya.

(mpr/mok)