3 Hambatan Jika SBY Jadi Presiden

Jakarta - Jika SBY jadi presiden, maka pertanggungjawaban operasi militer di Aceh, pengusutan pelanggaran HAM, dan reformasi militer terhambat."Dia diragukan bisa mengendalikan militer. Hal ini terkait dengan latar belakangnya yang juga militer," kata Direktur Imparsial Munir usai acara dialog publik 'Konfigurasi politik pasca Pemilu dan implikasinya terhadap demokratisasi' di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Jumat (16/4/2004). Dia dimintai prediksinya oleh wartawan jika SBY menjadi presiden.Dituturkan dia, hambatan pertama adalah tidak akan ada pertanggungjawaban operasi militer di Aceh. Karena pengusutannya akan mengalami kesulitan yang sangat serius. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alat penegakan hukum untuk mengusut sangat tergantung pada presiden."Saya meragukan akan ada pengusutan lebih lanjut tentang darurat militer di Aceh jika SBY jadi presiden. Kecuali SBY sebelum Pilpres menunjukkan sikap tegas mengenai hal ini," ujar Munir.Hambatan kedua, lanjut dia, pelanggaran HAM di masa lalu akan sulit untuk dibawa ke pengadilan. Pasalnya, untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan harus melalui Keppres."Nah, pengusutan ini akan mengalami hambatan di Keppres. Kecuali SBY menunjukkan posisi yang jelas mengenai hal ini," ujar Munir lagi.Hambatan ketiga, sambung dia, adanya masalah dalam reformasi militer. Karena SBY akan merepresentasikan posisinya sebagai sipil. Tetapi dengan representasi dia sebagai sipil pasti akan ada ketegangan politik dengan militer."Dan kemungkinan besar untuk mengurangi ketegangan, dia akan memperlambat reformasi militer, sehingga akan tidak jelas posisi TNI berada di mana," demikian prediksi Munir. (sss/)