Kehidupan TNI di Perbatasan RI Memprihatinkan

Jakarta - Kehidupan prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, air minum, prajurit harus menampung air hujan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus memberikan perhatian khusus kepada prajurit TNI dan pegawai negeri sipil yang bertugas di kawasan perbatasan NKRI dengan negara tetangga.

"Kehidupan prajurit TNI dan PNS yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar sangat jauh dari sejahtera. Bahkan bisa dikatakan memprihatinkan," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2009).

Dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari, menurut Enggar, para prajurit harus melakukan penghematan yang ketat. Ini dilakukan karena minimnya uang makan dan minum yang dianggarkan negara kepada mereka.

"Sebagai contoh dengan uang saku hanya sebesar Rp 38 ribu untuk prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan itu yang dinilai sangat minim itu, bisa dibawa pulang untuk keluarga," kata Enggar.

Padahal, lanjut Enggar, kebutuhan air minum maupun air bersih di kawasan perbatasan sangat sulit ditemukan. Sebab, biasanya kawasan perbatasan dikelilingi laut dan sangat jauh dari perkotaan.

"Secara wajar mereka akan membatasi untuk membeli air minum, akibatnya dia harus menerima penyakit ginjal," jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, Enggar menuturkan, prajurit TNI maupun masyarakat setempat terpaksa membeli melalui negara tetangga Malaysia. Pada sisi lain, dia juga menyoroti buruknya standar pos pengamanan di kawasan perbatasan.

"Pemerintah perlu mengkaji dan membuat standar pembangunan pos penjagaan di perbatasan, yang saat ini jauh dari kelayakan. Bahkan, buruknya pos penjagaan di wilayah perbatasan tidak hanya di perbatasan daratan melainkan juga pulau terluar," katanya.

Menurut Enggar, pembenahan standarisasi penjagaan kawasan perbatasan mulai dari kesejahteraan perajurit yang bertugas, sarana pos keamanan dan penjagaan, alat utama sistem senjata (alutsista), dan logistik. Berdasarkan kunjungan kerja Komisi I di perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Atambua, standar pos pejagaan dan kebutuhan logistik tidak sudah tidak layak. Bahan bangunan yang dipergunakan hanya seng dan tripleks, tentunya ini menyalahi standar baku pos keamanan.

"Bagaimana bertugas, kalau kebutuhan air yang sulit didapati, hanya mengandalkan tadah hujan, sarana pos tidak layak, dan kesra bisa bertugas dengan baik," ungkapnya lagi.

Namun begitu, dikatakan Enggar, rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI dan PNS di kawasan perbatasan bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah maupun Mabes TNI."Ini kesalahan kolektif. DPR juga harus bertanggungjawab. Karena, persetujuan anggaran TNI juga harus melalui DPR," katanya. (zal/nvc)