Gus Dur Menilai Pemerintah Arogan, Picik dan Pro Status Quo

Gus Dur Menilai Pemerintah Arogan, Picik dan Pro Status Quo

- detikNews
Kamis, 15 Apr 2004 19:48 WIB
Jakarta - Gus Dur menilai pernyataan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar dan Mendagri Hari Sabarno yang mengingatkan elit politik tidak mengeluarkan pernyataan provokatif sebagai anti demokrasi. Pemerintah dinilainya memiliki pandangan yang picik, arogan dan pro status quo yang tak menghendaki perubahan."Ini menunjukan kepicikan pandang Kapolri yang tidak pada tempatnya, Sedangkan Mendagri yang mengatakan mereka yang tidak setuju pemilu membuat pemilu sendiri itu seperti anak kecil dan rakyat sudah muak. Itu arogansi yang tidak pada tempatnya," kata Gus Dur kepada wartawan di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2004)Gus Dur sendiri membantah kalau dirinya menentang pemerintah, tetapi yang diperjuangkan adalah keadilan. "Saya tidak menentang pemerintah, saya memperjuangkan keadilan," ujar Gus Dur yang juga menantang dirinya untuk ditangkap bila yang dimaksudkan Kapolri dan Mendagri adalah dirinya. "Silakan tangkap saya, sulit-sulit amat," tantangnya.Gus Dur juga mengungkap bahwa 17 fungsionaris partai politik di daerah Toli-Toli, Sumatera Utara, karena melakukan pembakaran rumah anggota KPUD di daerah. Justru menurutnya, karena kondisi ini menujukan rakyat sudah marah dengan kinerja KPU.Gus Dur juga menegaskan kembali bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Sekjen KPU harus diganti, karena sangat arogan dan pro status quo. Gus dur juga mengkritik sikap Kapolri yang menangkap para aktivis partai. "Enak betul menangkap orang, apa dia tidak memproses keberatan keberatan orang," katanya.Gus Dur juga mengkhawatirkan bila kondisi ini terus dibiarkan, sebab perubahan yang akan terjadi akan berdarah-darah. Gus Dur mengaku terus terang bahwa sebenarnya ingin membiarkan masalah ini, karena secara pribadi tidak dirugikan, namun karena ini kepentingan bangsa jangan sampai terbakar gara-gara hal ini. "Saya ngomong ini dikira menghasut, kalau ada sikap keras dari masyarakat jangan salahkan saya, tapi salahkan arogansi pimpinan KPU dan para menteri yang menginginkan status quo dan tak ingin reformasi," katanya. (zal/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads