"Kabar itu sungguh menghentak karena sudah mengusik rasa keadilan. Seharusnya itu tidak terjadi di lembaga yang harusnya mencegah keadilan. Ini adalah puncak gunung es yang selama ini cenderung ditutup-tutupi," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Din mengatakan itu usai sosialisasi Muktamar Mandiri Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 4, Jl Pucang Anom, Surabaya, Selasa (12/1/2010).
Din menduga, ada pejabat tertentu yang mendukung pemberian fasilitas itu. Pejabat itu, lanjut Din, harus ditindak tegas.
"Saya yakin ada yang lain apabila juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok seperti itu. Tidak mungkin terlihat seorang tahanan mempunyai fasilitas seperti itu, jika tidak ada bantuan dari pejabat," imbuh dia.
Din juga menyesalkan adanya pihak-pihak yang justru membela pemberian fasilitas mewah itu. Pembelaan itu dinilainya melukai rasa keadilan.
"Saya juga tidak sabar mendengar pernyataan juru bicara Presiden bidang hukum yang terus mengatakan ada praduga tidak bersalah. Ini kan sudah jelas-jelas terlihat fasilitas seperti itu, kok bisa masuk dalam tahanan," tandas dia.
(nik/iy)











































