Pemecatan Pejabat Harus Jadi Rekomendasi Utama Satgas

Jakarta - Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum patut diapresiasi. Namun, tugas satgas tidak hanya itu. Perlu ada rekomendasi perombakan dan pemberian sanksi pada pejabat.

"Perombakan pejabat penegakan hukum dan menciptakan mekanisme komplain dan pemberian sanksi apabila ada penegak hukum terlibat mafia," kata Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) , Rafendi Djamin, lewat rilis kepada detikcom , Senin (11/1/2010).

Menurut Refendi, sidak di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak boleh jadi pekerjaan utama Satgas. Fokus satgas harus tetap pada pemberantasan mafia hukum.

Selain itu, reformasi di lingkungan lembaga penegak hukum juga harus terus digencarkan oleh satgas. "Yaitu mengubah para pejabat di kepolisian dan kejaksaan dan mulai memproses markus," tegasnya.

Satgas, Minggu (10/1/2010) kemarin malam, melakukan sidak ke Rutan Pondok Bambu. Mereka menemukan sejumlah narapidana yang mendapatkan perlakukan khusus, seperti terpidana Ayin, terpidana dalam kasus penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan, dan terpidana seumur hidup kasus narkoba, Aling. Ayin memiliki ruangan yang ber-AC, lemari es, tempat tidur spring bed, dan treatment kecantikan. Sementara Aling memiliki ruang untuk karaoke dan memakai blackberry.

(mad/iy)