Depkum DKI: Tak Mungkin Kami Satukan Mantan Pejabat dan Pencopet

Jakarta - Kebobrokan manajemen rutan dan lapas kian terkuak lebar. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Asdjudin Rana mengakui memang ada pembedaan tahanan.

"Memang ada perbedaan status tahanan itu. Tidak mungkin kita satukan mantan pejabat dan para pencopet," kata Asdjudin usai keterangan pers di Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (11/1/2010). Asdjudin saat itu ditanya wartawan apakah ada pembedaan status di antara para tahanan.

Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana kasus suap miliaran rupiah, mendapat fasilitas mewah di Rutan Pondok Bambu. Padahal, Ayin bukanlah mantan pejabat. Apakah Asjudin menganggap Ayin merupakan pejabat?

Sementara itu, menurut Asdjudin, Kepala Rutan Pondok Bambu tempat Artalyta Suryani alias Ayin ditahan, kini sedang diperiksa. "Soal sanksi, itu urusan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM," kata Asdjudin.
(fay/nrl)