Perwakilan Jepang Tinjau Kondisi Pengungsi Maluku

Ambon - Perwakilan Pemerintah Jepang untuk Indonesia didampingi tiga menteri Kabinet Gotong Royong meninjau kondisi pendidikan dan pengungsi di Maluku setelah dilanda konflik komunal. Tiga menteri tersebut adalah Menko Kesra Jusuf Kalla, Mendiknas Malik Fajar, dan Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Manuel Kaisepo.Ketiga menteri bersama perwakilan Pemerintah Jepang itu, Rabu (14/4/2004), meninjau SMK Negeri 5 dan SMP Negeri 7 di Desa Poka-Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, guna melihat langsung kondisi kedua sekolah tersebut. SMK Negeri 5 dan SMP Negeri 7 termasuk sekolah di Maluku yang hangus terbakar akibat meletusnya kerusuhan.Kedua sekolah itu terbakar bersamaan hangusnya Kampus Universitas Pattimura yang juga berlokasi ditempat yang sama tanggal 3 Juli 2000 lalu. Kondisi fisik sekolah yang hingga kini belum rampung direhabilitasi mengakibatkan aktifitas belajar mengajar belum dapat dilaksanakan. "Kita sementara mengajar di sekolah-sekolah yang bagi kami aman untuk mengajar," kata seorang guru saat ditanya Mendiknas Malik Fajar.Setelah melakukan dialog bersama Muspida dan para guru dari kedua sekolah itu, disepakati kedua sekolah tersebut akan dibangun kembali dengan menggunakan bahan lokal.Sementara itu, saat mengunjungi tempat pengembalian pengungsi Poka-Rumahtiga, Menkokesra Yusuf Kalla banyak menerima masukan dari pengungsi diantaranya keberadaan mereka setelah kembali ke tempat asalnya tidak dapat berbuat banyak, karena lokasi asalnya juga dihuni pengungsi luar yang menempati areal mereka. Pengungsi Poka-Rumahtiga sendiri tercatat sebanyak 5.003 Kepala Keluarga (KK). Sementara ini, yang sudah kembali baru 2.000 KK.Jusuf kalla mengatakan, untuk penanganan pengungsi Maluku nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah setelah mendapat kucuran dana pemerintah pusat. "Untuk dananya nanti ada anggaran tambahan yang akan datang. Semuanya akan kita masukan disini," katanya seraya menambahkan untuk dana pengungsi Maluku, pemerintah telah masih menyiapkan anggaran pembangunan 10.000 unit rumah bagi 10.000 KK.Setelah melihat kondisi dunia pendidikan dan pengungsi di Maluku, Jusuf Kalla menandaskan, dana Inpres Khusus Nomor 6 tahun 2003 untuk pemulihan Maluku nantinya dapat menyelesaikan masalah pengungsi dan pendidikan yang terpuruk akibat konflik."Nanti kita rehabilitasi masalah-masalah yang muncul akibat konflik. Ini harus diselesaikan segera dan dana Inpres Khusus itu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," demikian Yusuf Kalla. (gtp/)