3 in 1 Tak Efektif Pemprov Kaji Sistem ERP

Jakarta - Berbagai cara ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Ibukota. Sistem Elektronik Road Pricing (ERP) dan sistem ganjil genap nomor polisi pun dikaji kembali.

"Sampai saat ini keduanya masih dalam tahap kajian, mana yang lebih dulu diterapkan sistem ganjil genap atau ERP," Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI M Akbar, di Balaikota Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/1/2010).

Menurut Akbar, sistem lawas 3 in 1 yang digunakan Pemprov untuk mengatasi kemacetan dinilai sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dicarikan solusi lain.

"3 in 1 yang diberlakukan di beberapa titik lokasi belum efektif lantaran maraknya pratek joki," tambahnya.

Perlu diketahu ERP merupakan pembatasan lalu lintas dengan mengenakan tarif seperti jalan tol.

"Semakin ramai yang lewat bayarnya semakin mahal. Ini untuk menekan jumlah
kendaraan," tambah Akbar.

Gagasan ERP sendiri sebenarnya sudah muncul ketika Sutiyoso masih memimpin DKI, namun hingga kini hal tersebut belum terealisasi.

Sedangkan sistem ganjil genap nomor polisi nantinya yang akan menjadi dasar kendaraan boleh beroperasi atau tidak.

"Misalnya dua digit terakhir kalau dijumlah hasilnya genap maka tidak boleh keluar hari Senin. Nanti bergantian," jelas Akbar.

Meski demikian kini pihaknya terus melakukan kajian seputar dua kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan kemacetan Ibukota. "Kita kaji dulu baik buruknya," pungkasnya.

(her/rdf)